Jalan Arse Rusak Parah: “Hanya 8 Kilometer dari Kota Sipirok, terabaikan Bertahun-tahun”

 

Oleh:   Masyarakat Tapanuli Selatan

Jalan bukan sekadar infrastruktur. Ia adalah urat nadi kehidupan. Dari jalan yang layak, roda ekonomi berputar, anak-anak pergi ke sekolah, hasil tani diangkut ke pasar, dan pelayanan kesehatan dapat diakses tepat waktu. Namun, apa jadinya jika jalan yang menjadi tumpuan hidup justru berubah menjadi penderitaan? 

Itulah yang dirasakan masyarakat di Kecamatan Arse, Kabupaten Tapanuli Selatan. Jalan provinsi yang menghubungkan Sipirok menuju Arse, SD. Hole hingga Aek Bilah kini bukan lagi sekadar rusak, melainkan telah memasuki tahap yang memprihatinkan. Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat bahkan menjulukinya sebagai “jalan seribu lubang”. Sebuah ironi yang mencerminkan keputusasaan sekaligus sindiran.

Dekat Ibu Kota, Jauh dari Perhatian

Yang membuat kondisi ini semakin ironis, ruas jalan rusak tersebut berada sangat dekat dengan ibu kota Kabupaten Tapanuli Selatan, yakni Kota Sipirok. Jaraknya hanya berkisar sekitar 8 kilometer. Artinya, kerusakan parah ini terjadi bukan di daerah terpencil yang sulit dijangkau, melainkan di kawasan yang seharusnya menjadi etalase pembangunan daerah.

Fakta ini menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat: bagaimana mungkin akses jalan yang begitu dekat dengan pusat pemerintahan justru luput dari penanganan serius selama bertahun-tahun?

Kronologi yang Menggerus Kepercayaan

Kerusakan jalan ini bukan terjadi dalam semalam. Sejak sekitar tahun 2021 hingga 2022, kondisi jalan sudah mulai memburuk. Aspal terkelupas, lubang menganga di berbagai titik, dan saat hujan turun, jalan berubah menjadi kubangan lumpur. Ketika kemarau tiba, debu tebal menggantikan lumpur, mengganggu kesehatan dan kenyamanan pengguna jalan.

Harapan sempat tumbuh ketika Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menggulirkan program proyek multiyears senilai Rp2,7 triliun pada periode 2022–2023. Ruas Sipirok menuju Arse sepanjang kurang lebih 5,4 kilometer direncanakan menjadi salah satu prioritas peningkatan. Bahkan, pada 2023, sempat disampaikan bahwa pekerjaan fisik akan dimulai pada Oktober tahun tersebut.

Namun, harapan itu tak kunjung menjadi kenyataan.

Memasuki tahun 2024, proyek multiyears yang digadang-gadang menjadi solusi justru tidak terealisasi sesuai ekspektasi di ruas Jalan Arse. Isu kendala teknis dan administrasi mencuat, termasuk persoalan perpanjangan kontrak. Bagi masyarakat, alasan tersebut mungkin terdengar normatif. Yang mereka rasakan di lapangan tetap sama: jalan rusak, aktivitas terganggu.

Ketika Rakyat Bergerak Sendiri

Kekecewaan yang menumpuk akhirnya berubah menjadi aksi nyata. Pada April 2024, masyarakat bersama unsur swasta, aparat, dan tokoh lokal bergotong royong melakukan perbaikan darurat. Penimbunan dilakukan di titik-titik terparah sepanjang kurang lebih 6 kilometer.

Langkah ini patut diapresiasi sebagai wujud kepedulian dan solidaritas. Namun di sisi lain, ini juga menjadi potret getir: ketika negara lambat hadir, rakyat dipaksa mengambil peran yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah.

Perbaikan swadaya tentu bukan solusi jangka panjang. Tanpa perencanaan teknis yang matang, jalan akan kembali rusak dalam waktu singkat. Artinya, masyarakat harus terus mengulang siklus yang sama: memperbaiki, rusak lagi, dan memperbaiki kembali.

Dampak Nyata di Lapangan

Kerusakan jalan Arse bukan sekadar persoalan infrastruktur, tetapi telah berdampak luas terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Biaya transportasi meningkat, distribusi hasil pertanian terganggu, bahkan risiko kecelakaan menjadi ancaman harian.

Padahal, Kecamatan Arse dikenal sebagai salah satu lumbung padi di Tapanuli Selatan. Ironisnya, daerah yang menopang ketahanan pangan justru terhambat oleh akses jalan yang tidak memadai. Kondisi ini memunculkan persepsi ketimpangan pembangunan, di mana sebagian wilayah mendapat perhatian lebih, sementara yang lain tertinggal.

Saatnya Kepastian, Bukan Janji

Masyarakat tidak menuntut sesuatu yang berlebihan. Mereka hanya membutuhkan kepastian, kepastian bahwa jalan yang mereka lalui setiap hari akan diperbaiki secara layak dan berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara perlu memberikan penjelasan yang transparan terkait nasib ruas Jalan Arse tersebut. Jika memang terdapat kendala, maka harus disampaikan secara terbuka, disertai solusi dan timeline yang jelas. Kepercayaan publik tidak bisa dibangun dengan janji, melainkan dengan realisasi.

Lebih dari itu, pembangunan infrastruktur seharusnya berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar proyek. Jalan Arse bukan hanya soal panjang kilometer, tetapi tentang kehidupan ribuan masyarakat yang bergantung padanya.

Harapan untuk 2027: Jangan Kembali Sekadar Janji

Masyarakat Arse tidak menutup mata terhadap keterbatasan anggaran maupun dinamika kebijakan. Namun, mereka berharap ada kepastian nyata ke depan. Salah satu harapan besar yang kini mengemuka adalah agar pembangunan jalan provinsi ruas Sipirok–Arse dapat diakomodir secara serius melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2027.

Harapan ini bukan tanpa alasan. Setelah gagalnya realisasi proyek multiyears, masyarakat membutuhkan skema pembangunan yang lebih pasti, terukur, dan benar-benar dilaksanakan hingga tuntas.

Penutup

Jalan yang rusak mungkin bisa diperbaiki. Namun, kepercayaan yang retak tidak mudah dipulihkan. Apa yang terjadi di Kecamatan Arse hari ini adalah pengingat bahwa pembangunan tidak boleh berhenti di atas kertas.

Sudah saatnya pemerintah hadir bukan sekadar sebagai perencana, tetapi sebagai pelaksana yang konsisten. Karena bagi masyarakat Arse, SD. Hole dan Aek Bilah, jalan yang layak bukan lagi harapan, melainkan kebutuhan yang mendesak. Tahun 2027 diharapkan bukan menjadi bab baru dari janji, melainkan awal dari realisasi yang nyata.